JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat kabinet paripurna di Jakarta kemarin (6/12). Rapat tersebut menyoroti potensi gejolak ekonomi tahun depan. Khususnya memastikan ketersediaan cadangan beras nasional. Jangan sampai cadangan beras habis, kemudian disusul lonjakan harga di tengah masyarakat.
Jokowi meminta jajaran kabinetnya untuk tetap berhati-hati dan mewaspadai ancaman krisis keuangan hingga krisis pangan tahun depan. ’’Karena nanti larinya bisa ke masalah sosial politik,’’ katanya.
Mantan wali kota Solo itu menekankan, stok atau cadangan beras harus dihitung dengan baik sesuai kondisi lapangan. Dia berpesan, jangan sampai terjadi salah perhitungan stok beras nasional. Apalagi dengan perkiraan yang salah, pemerintah tidak menyiapkan cadangan beras nasional. ’’Dan pada satu titik, cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras naik,’’ katanya. Jokowi menekankan, antara supply dan demand beras harus dihitung dengan cermat.
Jokowi mengingatkan bahwa situasi dunia saat ini masih tidak baik-baik saja. Karena itu, dia berpesan, seluruh kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus betul-betul dikalkulasi dengan baik. Dia juga berpesan soal kolaborasi kementerian dan lembaga. Semua lembaga negara harus meningkatkan konsolidasi dan menghilangkan ego sektoral.
Untuk mengantisipasi gejolak ekonomi tahun depan, Jokowi tidak hanya menyoroti ketersediaan beras. Tetapi juga meningkatkan belanja atau konsumsi. Khususnya belanja APBN, APBD, dan BUMN. Dia menegaskan, dalam belanja uang negara, pembelian barang dalam negeri hukumnya wajib.
’’Kemudian di awal-awal tahun, biasanya yang mendahului (belanja anggaran) pasti Kementerian PUPR. Saya minta kementerian lain juga sama,’’ katanya. Kementerian dan lembaga harus merealisasikan belanja modal dan belanja sosial sejak awal tahun. Pengalokasian harus dikawal dengan baik dan detail. Kementerian dan lembaga tidak boleh terjebak rutinitas dalam membelanjakan anggaran.
Sementara itu, urusan cadangan beras nasional juga sempat disinggung Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut mengatakan, pemerintah sudah melakukan upaya intensifikasi untuk menjaga cadangan beras.
Dia mencontohkan upaya intensifikasi di Sulawesi Selatan yang bisa meningkatkan produksi beras hingga 250 ribu ton. ’’Jadi, ini ada di daerah-daerah yang lain dan mungkin juga (ada) yang tidak berhasil,’’ katanya. Menurut laporan yang dia terima, cadangan beras bisa dipenuhi.
