BOGOR – Perum Bulog yang turut diundang dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan tema ‘Bulog Era Badan Pangan Nasional’ menyatakan kesiapannya menjadi operator Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA). FGD yang diselenggarakan di Hotel Alana Bogor pada Jum’at (25/2/2022) ini dilakukan oleh lembaga independen yang kredibel yaitu IPB agar dapat melakukan helicopter view dalam pengelolaan pangan saat ini dan penerapan Perpres Pangan Nomor 66 Tahun 2021 secara holistik. Acara ini dihadiri oleh Rektor IPB, Kepala Badan Pangan Nasional, Direksi dan Dewan Pengawas Bulog, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Badan Ketahanan Pangan, Direksi Holding Pangan dan para ahli pangan.
Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita dalam acara tersebut mengatakan Bulog telah bersiap dalam menjalankan penugasan dari Badan Pangan Nasional (NFA). “Bulog sudah menyiapkan infrastruktur sepanjang rantai pasok mulai dari hulu, produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga penjualan. Selain itu Bulog juga telah melakukan digitalisasi sistem menggunakan ERP sehingga lebih optimal bagi pengembangan kegiatan operasional perusahaan, selanjutnya Bulog telah membentuk jaringan dan menjalin sinergi dengan BUMN, mitra supplier, mitra pengolahan, mitra penjualan, dan stakeholder lainnya,” katanya. Badan Pangan Nasional (NFA) yang sudah resmi dinahkodai oleh Arief Prasetyo Adi sejak dilantik oleh Presiden Jokowi pada 21 Februari 2022 lalu langsung tancap gas merumuskan agenda kerjanya dengan mengikuti FGD tersebut yang dihadiri langsung oleh Arief Prasetyo Adi.
Arief Prasetyo Adi memberikan respons positif terhadap hasil kajian IPB mengenai formulasi kebijakan pangan oleh NFA dan pelaksanaannya oleh Bulog. Kajian tersebut dinilainya telah lengkap dan dapat dijadikan momentum untuk melakukan perubahan yang signifikan terhadap tata kelola urusan pangan. Dia menyebut perlunya kolaborasi dan sinergi dari seluruh kementerian/lembaga dan stakeholders pangan.
