Pelayanan Publik

Tugas publik Perum BULOG merupakan amanat dari Inpres No. 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan pengejawantahan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Ketiga tugas publik BULOG tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh.

Ketiga tugas publik tersebut adalah pertama, melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum BULOG. Tugas kedua, menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program RASKIN. Sedangkan tugas ketiga, menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum BULOG dalam bentuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).



Pengadaan Gabah dan Beras DN Memperkuat Pilar Ketersediaan

Konsep pengadaan gabah dan beras dalam negeri dilakukan pemerintah sebagai intervensi dari sisi produsen pada saat suplai melimpah karena panen raya. Untuk melindungi petani dari tingkat harga yang rendah karena kurang kuatnya nilai tawar petani saat panen, pemerintah menggunakan instrumen HPP - sebelumnya Harga Dasar (HD). Dengan instrumen HPP ini, diharapkan pasar akan menjadikan HPP sebagai patokan dalam membeli gabah dan beras petani sehingga petani menjadi terlindungi.

Selain itu, pengadaan BULOG juga dapat menjadi salah satu alternatif pasar bagi produksi petani dalam negeri. Dengan demikian, pengadaan dalam negeri akan mampu menjadi jaminan pasar dan harga bagi produksi dalam negeri sehingga petani masih tetap bersemangat untuk memproduksi pangan (beras) dalam negeri untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan nasional. Melalui pengadaan gabah dan beras dalam negeri, pilar ketersediaan ketahanan pangan dapat diwujudkan.

Selama ini, pengamanan HPP dilakukan Perum BULOG melalui pembelian gabah/beras dalam negeri terutama saat panen raya. Mengikuti perkembangan produksi yang naik tajam dalam tiga tahun terakhir ini, maka penyerapan pemerintah melalui pengadaan dalam negeri oleh Perum BULOG menjadi salah satu hal penting. Suplai yang melimpah terutama saat panen raya, mengakibatkan terjadinya marketed surplus di pasar yang perlu penyerapan. Keberhasilan Perum BULOG dalam menghimpun stok dari pengamanan HPP membantu dalam memperkuat stok beras nasional, juga membantu peningkatan pendapatan jutaan petani yang tersebar di berbagai tempat di tanah air dan sekaligus dapat mendorong stabilitas harga beras.

Pembelian (pengadaan) yang dilakukan Perum BULOG selama ini rata-rata mencapai sekitar 5%-9% dari total produksi beras nasional setiap tahunnya atau sekitar 1,5-3 juta ton setara beras per tahun, terbesar di antara firm yang ada di dalam industri padi/beras nasional. Dengan besarnya pembelian ini, maka HPP dapat menjadi patokan bagi pembelian gabah dan beras di pasar umum. Hal ini terlihat dari perkembangan harga gabah dan beras di pasar yang selalu di atas Harga Pembelian Pemerintah.

Dana pengadaan dalam negeri yang mengalir ke pedesaan mencapai Rp. 6-7 trilyun selama 4-5 bulan periode pengadaan. Berbagai kajian menyebutkab bahwa multiplier effect dari kegiatan pengadaan gabah dan beras dalam negeri diantaranya adalah mampu menggerakkan perekonomian pedesaan dan mendorong pembangunan pedesaan dengan mengalir sekitar Rp. 19 triliun melalui peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan kerja. Pengadaan juga berfungsi mendorong harga produsen agar memberi keuntungan dan insentif bagi usaha tani padi, yang juga berarti meningkatkan kesejahteraannya.


RASKIN Untuk Memperkuat Pilar Keterjangkauan (Accessibilty)

Beras pengadaan dalam negeri diantaranya disalurkan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menjadi sasaran dalam program penanggulangan kemiskinan. Dengan nama program RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) diharapkan setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) mampu memperoleh ketahanan pangannya tidak lagi dengan membeli beras di pasar, sehingga hal ini akan mengurangi permintaan beras ke pasar.

Dari sisi RTM, RASKIN telah membuka akses secara ekonomi dan fisik terhadap pangan, sehingga dapat melindungi rumah tangga rawan pangan dari malnutrition terutama energi dan protein. Hal ini sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi permasalahan dominannya yaitu masyarakat yang kekurangan energi dan protein. Kekurangan tersebut dapat berakibat buruk terhadap kecerdasan anak-anak, rendahnya produktivitas SDM, dan kematian sebagai akibat penyakit infeksi karena lemahnya daya tahan tubuh.

RASKIN saat ini telah menjadi program perlindungan sosial (social protection programme bukan lagi program darurat. Dengan demikian RASKIN telah diakui memiliki dampak dalam perkonomian dan perberasan nasional. Raskin merupakan program yang multi objektif yaitu disamping untuk menjaga ketahanan pangan keluarga miskin juga berfungsi sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas SDM dan secara tidak langsung juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Program RASKIN juga memiliki keunggulan sebagai program yang bersifat ”people oriented” dengan sasaran yang jelas berupa RTM serta sekaligus juga bersifat ”commodity oriented” berupa beras yang merupakan bahan pokok strategis. Program RASKIN juga menyertakan partisipasi yang luas, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat.

RASKIN memiliki dampak langsung terhadap harga beras di pasar. Hal ini terlihat saat RASKIN hanya diberikan 10 atau 11 bulan pada tahun 2006 dan 2007, harga beras di akhir tahun melonjak lebih tajam. Umumnya akhir tahun adalah musim paceklik, sehingga suplai ke pasar berkurang. Dari sisi permintaan, RTS yang biasanya menerima RASKIN, tidak lagi mendapat RASKIN sehingga belasan juta rumah tangga menambah permintaan beras ke pasar. Kekurangan suplai di satu sisi dan peningkatan permintaan di sisi lain mengakibatkan harga beras naik.


Cadangan Beras Pemerintah Memperkuat Pilar Stabilitas

CBP diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dalam situasi darurat, seperti bencana alam (banjir/kekeringan, serangan hama/ penyakit, gunung meletus, dan sebagainya) dan bencana yang dibuat oleh manusia (konflik sosial) serta kondisi rawan daya beli akibat gejolak harga. Di Indonesia, pemerintah memiliki stok untuk keperluan darurat dan stabilisasi harga yang disebut CBP, dikelola oleh Perum BULOG dan menjadi bagian dari stok operasional Perum BULOG yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dengan menyatunya stok CBP secara fisik (secara administrasi terpisah), pemerintah akan mudah untuk memanfaatkan beras tersebut apabila diperlukan setiap saat setiap tempat sehingga rumah tangga masih tetap memiliki akses terhadap pangan. Dengan CBP yang tersedia setiap saat, di setiap tempat, maka stabilitas pangan (beras) nasional dapat terwujud. Rumah tangga pada situasi darurat dan saat terjadi kenaikan harga pangan yang tinggi dapat mengharapkan stabilitas pasokan dan harga dari CBP ini. Dengan demikian CBP dapat menjadi salah satu alat untuk memperkuat pilar stabilitas ketahanan pangan.

CBP ini telah teruji saat terjadinya bencana Tsunami di NAD dan Nias pada akhir 2004 (di awal 2005), gempa bumi di Yogyakarta dan Jateng, kekeringan di NTT, korban banjir di Kutai, serta korban kebakaran di Riau dan Kalbar. Dengan CBP yang terpusat pengelolaannya, akan memudahkan pemerintah untuk menangani situasi darurat. Ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap daerah di era otonomi, sehingga hal itu dapat membuat sebagai perekat nasional.