Depdag Berdialog dengan Sejumlah Gubernur dan Asosiasi Bicarakan Ketersediaan Stok Bahan Pokok dan Kestabilan Harga Selama Bulan Puasa dan Idul Fitri

Jakarta, 18 September 2007 – Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu bersama Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Kapolri dan Dirut Perum BULOG Mustafa Abubakar hari ini mengadakan teleconference dengan sejumlah gubernur dan asosiasi pengusaha untuk membahas keamanan ketersediaan (stok) bahan pokok sekaligus mengevaluasi perkembangan harga-harga selama bulan puasa sampai idul fitri mendatang. ”Sejauh ini, sampai awal puasa kenaikan harga untuk tiga komoditas utama yaitu beras, gula dan minyak goreng masih di bawah 1% dibandingkan rata-rata bulan sebelumnya (Agustus). Bahkan untuk gula lokal ada kecenderungan turun,” kata Mendag usai melakukan teleconference di Kantor Pusat Perum BULOG Jakarta.

Mendag mengatakan, sampai saat ini belum terdapat gejolak harga bahan-bahan pokok secara tajam walaupun ada kenaikan harga yang lazim terjadi karena meningkatnya permintaan menjelang hari besar keagamaan maupun selama bulan puasa sampai hari raya idul fitri. ”Biasanya menjelang puasa sampai idul fitri terjadi kenaikan permintaan bahan pokok sekitar 30% dan ini selalu mendorong kenaikan harga. Yang penting kita jaga adalah rata-rata kenaikan tersebut tetap berada pada ruang batas toleransi dan tidak terjadi gejolak harga dengan kenaikan harga pada batas-batas seperti tahun–tahun sebelumnya yaitu 5-10%,” katanya.

Berdasarkan hasil monitoring Depdag, kenaikan harga bahan pokok yang cukup mencolok terjadi pada daging ayam broiler dan telur ayam ras dan cabe keriting. Per 13 September (awal puasa), harga rata-rata nasional untuk daging ayam broiler tercatat Rp18.955/kg atau naik 7,66% dibandingkan rata-rata bulan sebelumnya Rp17.606/kg. Sedangkan telur ayam ras naik sekitar 8,55% dari Rp10.778 menjadi Rp11.700/kg. ”Berdasarkan data yang diperoleh, kenaikan harga dua bahan pokok tersebut juga disebabkan lonjakan harga pakan yang dalam beberapa waktu terakhir akibat lonjakan harga jagung,” katanya. Dari segi pasokan atau ketersediaan, menurut Mendag, berdasarkan prognosa per 1 September, angkanya masih sangat mencukupi yaitu rata-rata di atas angka prognosa kebutuhan rata-rata per bulan selama periode September-Oktober 2007.

Mendag menegaskan, sesuai dengan instrument yang ada dan Keputusan Menko Perekonomian No. Kep 44/M.EKON/08/2007 per 30 Agustus 2007 yang mulai efektif 1 September 2007, program kebijakan stabilisasi pangan diprioritaskan pada komoditi beras, gula dan minyak goreng. ”Berbagai instrument dapat digunakan untuk menjaga kestabilan harga,” kata Mendag.

Untuk kebijakan perberasan, pemerintah telah menunjuk Perum BULOG untuk bertanggungjawab penuh antara lain bagi pengamanan harga di tingkat petani sesuai dengan HPP dan di tingkat konsumen sesuai dengan harga saat ini serta menjaga ketersediaan cadangan beras sekitar 1-2 juta ton, termasuk melakukan impor bila diperlukan. Pemerintah juga telah meningkatkan bea masuk dari Rp450 ke Rp550/kg untuk melindungi petani.

Sedangkan untuk kebijakan komoditi gula diputuskan mempertahankan kebijakan yang sedang berjalan (SK Menperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004) termasuk pengaturan kuota impor, kewajiban IT menjaga harga minimum di tingkat petani Rp4.900/kg dan harga eceran Rp6.100/kg untuk pulau Jawa dan Rp6.300/kg untuk luar Jawa.

Untuk minyak goreng ditetapkan kebijakan Pungutan Ekspor atas minyak sawit dan produk turunannya secara sistematik dengan dengan mengaitkan tingkat pungutan eskpor dengan perkembangan harga internasional. Dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat berpendapatan rendah, Mendag menegaskan bahwa pemerintah memberikan subsidi harga beras dalam bentuk program masyarakat miskin (raskin) yang selama ini dilaksanakan sepanjang tahun dan subsidi harga migor yang segera didistribusikan pada bulan puasa dan dua minggu setelah lebaran melalui kegiatan pasar murah.

Sedangkan untuk komoditi pangan lainnya, menurut Mendag, tidak ada kebijakan khusus, namun pemerintah tetap berupaya agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat melalui koordinasi yang baik antara produsen, pedagang, distributor dan perwakilan angkutan untuk menjamin stok yang cukup, distribusi yang lancar serta tidak terjadi gejolak harga.(eB)

(sumber: Biro Umum dan HUMAS Departemen Perdagangan)

AddThis Social Bookmark Button