SOROTAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Krisis pangan yang dibarengi dengan krisis ekonomi menimbulkan berbagai spekulasi awal akan kemungkinan munculnya bahaya kekurangan pangan yang meluas di Indonesia. Dugaan tersebut ternyata tidak terbukti walaupun di beberapa daerah terdapat kasus terjadinya gizi buruk, namun kasus tersebut bukan hanya semata-mata karena dampak dari krisis pangan dan ekonomi saja akan tetapi ada faktor lain seperti kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan seperti di Sumatera Barat atau faktor sosial budaya. OPK dinilai menjadi salah satu program yang cukup berhasil antara lain karena kemampuannya untuk meng cover area dan populasi penduduk yang cukup luas dan besar sehingga penduduk di remote area yang mengalami kesulitan memperoleh akses fisik dan ekonomi dalam bidang pangan masih dapat terjangkau oleh program ini.

Salah satu bentuk perhatian lembaga internasional terhadap program OPK adalah adanya beberapa kajian dan analisis yang dilakukan oleh beberapa lembaga internasional seperti yang dilakukan oleh Dr. Frank Wiebe dari Harvard Institute For International Development - USA . Frank dari hasil analisisnya antara lain menyimpulkan bahwa program pendistribusian beras untuk masyarakat miskin secara langsung pada kelompok sasaran merupakan upaya yang terbaik dalam mengatasi masalah rawan pangan. Sedangkan studi oleh Economic Management Services International - EMSI (Dr. Steve Tabor) menyoroti program bantuan pangan ini dikaitkan dengan manfaat dan dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat dengan aspek yang lebih luas. Studi ini menggunakan data yang berasal dari berbagai sumber dengan pendekatan analisis kuantitatif terhadap elemen-elemen yang mendukung pelaksanaan program dan dampaknya serta manfaatnya kepada masyarakat dan ekonomi secara umum.

Beberapa aspek yang menjadi inti analisis adalah biaya-biaya program, transfer keuntungan dari program, efektivitas biaya program, dampak ekonomi program, implikasi program OPK terhadap harga beras dan pendapatan petani, dan transfer ketahanan pangan. Studi tersebut menunjukkan bahwa efek total OPK telah meningkatkan pendapatan nasional sebesar 6,4 triliun (pada tahun pertama) jika memperhitungkan efek langsung dan multipliernya dari transfer fiskal tersebut. Dengan memberi stimulasi terhadap permintaan agregat, maka program OPK telah meningkatkan pendapatan buat 72.000 pencari kerja baru yang biaya penciptaan kerjanya sebesar Rp. 476.000. Hal ini merupakan prestasi yang nyata. Tentunya biaya penciptaan tenaga kerja ini jauh lebih rendah dibandingkan biaya penciptaan tenaga kerja sektor manufaktur.

EMSI juga menyebutkan bahwa program OPK dapat dipandang sebagai transfer pendapatan pemerintah secara tidak langsung terhadap keluarga miskin. Perbedaan antara harga di tingkat pasar dan harga eceran yang harus dibayar keluarga miskin untuk membeli beras adalah sama dengan transfer pendapatan, atau transfer keuntungan untuk RT sasaran yang dalam tahun 1988 mencapai Rp 3,4 triliun. Rata-rata transfer beneficiaris per bulan per RT sasaran sebesar Rp. 6.412, maka diperkirakan total transfer keuntungan kepada RT sasaran mencapai Rp. 2,9 triliun.

Hasil studi EMSI menekankan bahwa program OPK adalah program dengan biaya sangat efektif. Rasio transfer keuntungan bersih terhadap biaya total adalah 85%, rasio keuntungan bersih penerima OPK terhadap biaya finansial adalah 106%, dan rasio biaya operasional terhadap transfer keuntungan bersih adalah 10%.

Pada waktu harga beras tidak mampu dikontrol dan program OPK diperkenalkan, inflasi dapat dikontrol. Harga beras ternyata telah membawa proses deflasi. Dalam situasi seperti itu, maka program OPK menjadi penting kontribusinya bagi stabilitas harga . Pada periode ekonomi terpuruk yang diikuti oleh " food riots ", pembatasan aktivitas perdagangan pangan oleh swasta di beberapa kota telah berakibat kepanikan konsumen. Sejak OPK mulai meluas, maka kepanikan tersebut dan penjarahan pangan khususnya beras dapat terhenti . Apabila program OPK tidak ada maka pendapatan masyarakat miskin akan turun sebesar 11%, dan pendapatan masyarakat paling miskin akan menurun lebih besar lagi yaitu 22%. Perhitungan tersebut berdasarkan pendapatan pada garis kemiskinan tahun 1998. Tanpa program OPK, konsumsi kalori keluarga miskin berkurang sebesar 8% dan konsumsi protein turun sekitar 15%. Jumlah masyarakat kelaparan dan kekurangan gizi akan semakin bertambah. Mutu makanan masyarakat miskin juga akan menurun. Dengan demikian program OPK dapat menolong mempertahankan tingkat produktivitas untuk kesehatan dan pendidikan.

Awalnya program OPK termasuk dalam Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan merupakan komponen food security, bukan merupakan program pelengkap ( complement program ) dalam program JPS namun menjadi komponen inti sehingga pelaksanaannya direkomendasikan dapat berkelanjutan. Program OPK harus menjadi instrumen jangka panjang untuk membantu rumah tangga yang rawan pangan. Program ini lebih cost effective dibandingkan dengan model subsidi harga pangan dengan pola umum ( general price subsidy ). Program ini juga impaknya terhadap ekonomi cukup positif dibandingkan dengan biaya yang harus dipikul oleh APBN dan ekonomi secara keseluruhan. Indonesia akan menghadapi persoalan serius dalam ketahanan pangan pada tahun-tahun mendatang, dan usaha untuk menyempurnakan program OPK merupakan langkah paling efektif guna mengatasi kerawanan pangan.

Program OPK telah membuktikan lebih efektif dalam menangani ketahanan pangan daripada kebijakan beras murah yang digantikannya . Apabila OPK menjadi instrumen utama dalam mengurangi resiko ketahanan pangan, hal ini harus diakomodasikan dalam anggaran rutin pemerintah. Pendapatan minimum Rumah Tangga dapat digunakan sebagai indikator dalam menjaring RT sasaran. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperbaiki indikator BKKBN yang digunakan untuk menjaring RT sasaran.