Divre Jatim : Kami Sudah Menyiapkan Langkah-langkah Perbaikan

'Divre Jatim sudah menyiapkan langkah-langkah untuk memperbaiki pelayanan Raskin yakni dalam hal kualitas dan kuantitas beras serta ketepatan waktu dalam pendistribusiannya.' ujar Yosef Wijaya, Wakil Kepala Perum BULOG Divre Jatim dalam acara Konferensi Pers Sosialisasi Program Raskin 2014 yang diadakan oleh TNP2K kemarin, 10 Juni 2014, di Hotel Mercure Surabaya.

Dalam pemaparan tersebut disebutkan bahwa untuk ketepatan kualitas dan kuantitas Raskin terus dilakukan perbaikan antara lain dengan memperhatikan perawatan kualitas di gudang selama masa penyimpanan, pengecekan kualitas/kuantitas beras bersama Tim Koordinasi RASKIN Kab/Kota sebelum didistribusikan, pengunaan alat angkut yang layak, dan juga uji tanak untuk mengetahui rasa dan kualitas beras Raskin yang telah dilakukan di Malang, Lamongan, Tuban, Tulungagung, Probolinggo.

Beberapa hal perbaikan mengenai ketepatan waktu pengiriman menurut Yosef antara lain pengangkut beras RASKIN harus siap menjamin pengiriman berasnya tepat waktu dan terhindar dari terganggunya kualitas maupun kuantitas serta menggunakan alat angkut yang layak, berterpal dan berpengawal.

Selain itu ditekankan kembali pengecekan di Titik Distribusi yang dilakukan pengelola RASKIN desa/kelurahan di Titik Distribusi terhadap beras yang akan diserahterimakan. Hasil pengecekan dituangkan dalam Berita Acara, dan apabila diketemukan beras dengan kualitas yang tidak sesuai dengan hasil pengecekan maka Bulog bertanggung jawab mengganti.

Adapun proses penggantian beras disampaikan melalui kontak person dengan memberikan No. HP anggota SATKER dan Kepala Gudang.

Sementara itu Dr. Chazali Situmorang, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, menyatakan bahwa raskin tidak untuk dibagi rata.

Sebagai penanda kepesertaan RTS-PM maka penyaluran raskin menggunakan Kartu Perlindungan Sosial ( KPS ). KPS sendiri adalah kartu penanda Rumah Tangga Miskin dan rentan yang digunakan untuk mendapatkan beberapa program bantuan sosial termasuk raskin. Dengan KPS ini diharap sasaran program raskin lebih terarah dan mendapatkan haknya sebesar 15 kg/bulan.

Efektifitas penyaluran raskin sangat tergantung terhadap peran pemerintah daerah seperti menyusun Juklak/ Juknis, penetapan Pagu Kabupaten/Kota, penyaluran RASKIN dari TD ke RTS-PM juga kontribusi dana untuk operasional dan angkutan, kebijakan daerah untuk pengembangan Raskin: Raskinda, Subsidi Harga Tebus Raskin, Talangan dll);


Sumber : Humas Divre Jatim