Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur Tata Kelola Perusahaan meliputi organ utama dan organ pendukung. Organ Utama di Perum BULOG meliputi Rapat Pembahasan Bersama (RPB), Dewan Pengawas dan Direksi. Sedangkan Organ Pendukung meliputi Komite di bawah Dewan Pengawas, Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawas Intern dan Auditor Eksternal. Fungsi utama organ pendukung adalah membantu organ utama Direksi dan Dewan Pengawas untuk menjalankan operasional perusahaan.

  1. Rapat Pembahasan Bersama (RPB)

    Rapat Pembahasan Bersama (RPB) merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Rapat Pembahasan Bersama diselenggarakan oleh Kementerian BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perum BULOG dan dihadiri oleh Menteri Negara BUMN cq. Deputi Teknis Kemeterian BUMN beserta jajarannya, Dewan Pengawas dan Direksi beserta jajarannya.
    RPB dalam perusahaan terdiri dari RPB Tahunan dan RPB Luar Biasa. Pelaksanaan RPB Tahunan diselenggarakan antara lain untuk menyetujui/mengesahkan Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Sedangkan Pelaksanaan RPB Luar Biasa dapat diadakan setiap saat jika dianggap perlu, untuk menetapkan atau memutuskan hal-hal yang tidak dilakukan pada RPB Tahunan.
  2. Dewan Pengawas

    Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi jika dipandang perlu dalam mengelola perusahaan serta memantau efektifitas praktek Good Corporate Governance (GCG) yang diterapkan Perum BULOG.
    Berdasarkan Kep-01/DEWAS/V/2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Dewan Pengawas Perum BULOG, Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi jika dipandang perlu dalam pengurusan Perusahaan .
    Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggung jawab antara lain :
    1. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
    2. Bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Perusahaan.
    3. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, Ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan
    Rapat Dewan Pengawas dan Direksi, Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya di lingkungan kerja Dewan Pengawas, maka Ketua Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi untuk membahas hal-hal penting dan mendesak yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas. Setiap pelaksanaan rapat Dewan Pengawas harus dibuat risalah rapat oleh Sekretaris Dewan Pengawas.
  3. Direksi

    Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dedikasi tinggi untuk memajukan perusahaan. Dan telah melewati fit and proper test. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Sesuai anggaran Dasar Perum BULOG, tugas dan tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut :
    • Memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan;
    • Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
    • Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
    • Menyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
    • Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
    • Menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya:
      melakukan kerjasama usaha, membentuk anak Perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Menteri Keuangan;
    • Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala.
    Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 pasal 19, tugas dan tanggung jawab Direksi diperluas untuk hal-hal sebagai berikut :
    • Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan.
    • Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN.
    • Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
    Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Direksi mengadakan Rapat Direksi 1 (satu) kali dalam seminggu setiap hari Selasa. Selain rapat Direksi, Direksi juga menghadiri Rapat Gabungan antara Dewan Pengawas dan Direksi yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam sebulan. Setiap pelaksanaan rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat oleh Sekretaris Perusahaan, sedangkan risalah rapat gabungan Dewas Direksi dibuat oleh Sekretaris Perusahaan bersama Sekretaris Dewan Pengawas.
  4. Komite di bawah Dewan Pengawas

    Berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-375/MBU.Wk/2011 tentang Kebijakan Menteri Negara BUMN Dalam Pengurusan dan Pengawasan BUMN, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, bahwa Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Audit dan 1 (satu) Komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka Dewan Pengawas Perum BULOG sepakat membentuk 2 (dua) Komite yaitu Komite Audit dan Komite Tata Kelola Perusahaan yang tercantum dalam dengan Keputusan Dewan Pengawas Perum BULOG Nomor KEP-01/DEWAS/V/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Perum BULOG.
    Komite Audit diketuai oleh anggota Dewan Pengawas Ardiansyah Parman, sedangkan Komite Tata Kelola Perusahaan diketuai oleh anggota Dewan Pengawas Johanes Budi Rahardjo.
    Komite Audit berdasarkan peraturan Kementerian BUMN Nomor Per-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006, bertugas membantu Dewas dalam:
    1. Memastikan efektifitas sistem dan pengendalian intern serta efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
    2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh SPI maupun Auditor Eksternal;
    3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem dan pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
    4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan ;
    5. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian Dewas serta tugas-tugas Dewas lainnya.
    Komite Tata Kelola Perusahaan mempunyai tugas membantu Dewas dalam:
    1. Memantau penerapan tata kelola perusahaan yang baik (TKP) pada Perum BULOG baik pusat maupun daerah;
    2. Melakukan evaluasi terhadap penerapan TKP dalam rangka meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
    3. Melakukan kajian terhadap penerapan TKP dalam rangka peningkatan pelaksanaan TKP di masa yang akan datang;
    4. Memantau kegiatan pengelolaan manajemen risiko di bidang operasi dan pengembangan usaha dalam rangka mengurangi kerugian atau yang dapat mengganggu kelangsungan perusahaan;
    5. Melakukan penilaian secara berkala dan merekomendasikan risiko usaha dari kegiatan operasi dan pengembangan usaha;
    6. Melakukan evaluasi terhadap risiko usaha baik pada kegiatan operasi dan pengembangan usaha yang merupakan kajian terhadap tahapan pengendalian risiko untuk masukan dalam pengendalian risiko berikutnya dan atau kebijakan selanjutnya;
    7. Melakukan penilaian secara berkala dan merekomendasikan tentang Pengembangan terhadap kebijakan dan strategi di bidang industry, perdaganganjasa dan lain-lainyang berkaitan dengan kegiatan perusahaan;
    8. Melakukan evaluasi terhadap Pengembangan kebijakan dan strategi di bidang industry, perdagangan, jasa dan lainnya yag diberkaitan dengan kegiatan perusahaan;
    9. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Pengawas.
  5. Satuan Pengawas Intern (SPI)

    Fungsi Audit Internal di Perum BULOG dijalankan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2003 tentang Pendirian BULOG, Satuan Pengawas Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional perusahaan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikan.

    Dalam pelaksanaan kegiatannya, SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan membawahi 4 Koordinator Pengawasan Wilayah (Korwil), Kabag Administrasi, dan 26 Kabid Pengawasan Divre dengan jumlah personil keseluruhan sebanyak 241 orang. Selain melakukan audit kegiatan manajemen perusahaan, SPI juga melakukan evaluasi kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, melakukan investigasi dan audit khusus terhadap kasus yang berindikasi adanya kecurangan (fraud).

    Kedudukan tugas dan tanggung jawab SPI dituangkan dalam Internal Audit Charter . Internal Audit Charter dimaksudkan sebagai acuan kerja bagi para auditor internal SPI Perum Bulog sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional serta sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Sesuai ketentuan Internal Audit Charter dan Pedoman Pemeriksaan, pelaksanaan tugas pengawasan SPI didasarkan atas Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang kemudian atas hasilnya pengawasannya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dilaksanakan setiap tahun baik tingkat SPI Pusat maupun SPI Divre.

  6. Sekretaris Perusahaan

    Perusahaan mengangkat Sekretaris Perusahaan (Sesper) yang bertindak sebagai pejabat penghubung (“liaison officer”) antara Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi, unit kerja perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab memberikan dan menyiapkan informasi untuk Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala apabila diminta. Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, sesper memiliki fungsi :
    • Memastikan BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip – prinsip GCG;
    • Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
    • Sebagai penghubung (liaision officer) ; dan
    • Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar Pemegamg Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan RUPS.
  7. Auditor Eksternal

    Auditor Eksternal sebagai pihak yang independen dan profesional memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor eksternal ditetapkan dalam RPB dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Pengawas. Auditor Eksternal harus bebas dari pengaruh Dewan Pengawas, Direksi dan pemangku kepentingan di perusahaan serta tidak diperbolehkan memberikan jasa lain di luar audit selama periode pemeriksaan. Pemeriksaan oleh Auditor Ekstern dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku umum dan sesuai dengan kode etik profesi.