Title - Penugasan Kemensos, Bulog Salurkan 25 Kg Beras Bansos Untuk Setiap Kpm Jabodetabek

Penugasan Kemensos, Bulog Salurkan 25 Kg Beras Bansos Untuk Setiap Kpm Jabodetabek



BUMN Pangan, Perum Bulog, mendapatkan penugasan dari Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras sebanyak 25 kilogram (kg) untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) wilayah Jabodetabek. Penyaluran bansos tersebut akan dilakukan dalam dua periode.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi Saleh, mengatakan, terdapat 1,4 juta KPM di Jabodetabek yang akan disalurkan bansosnya oleh Bulog. Periode pertama telah berjalan sejak 5 Mei dan berlanjut hingga 18 Mei 2020.

Adapun periode kedua dilakukan pada 1-14 Juni 2020. “Ini tentu bagus sekali untuk Bulog karena ada perputaran stok karena dari program ini dengan total sekitar 75 ribu ton beras yang kita salurkan. Di sisi lain, kita tetap menyerap gabah dari petani,” kata Tri kepada Republika.co.id, Selasa (12/5).

Tri menilai, distribusi beras bantuan sosial oleh Bulog tidak hanya terjadi di Jabodetabek. Di Kalimantan Barat, pemerintah daerah meminta Bulog untuk menyediakan beras sebanyak 6.000 ton untuk bansos. Begitu pula di Jawa Barat, Bulog ikut mengisi distribusi beras untuk paket bansos kepada dua juta KPM selama empat bulan.

“Jadi banyak daerah dengan anggarannya sendiri meminta Bulog untuk menyediakan beras,” kata Tri.

Meski permintaan beras cukup besar, Bulog memastikan ketersediaan stok di gudang Bulog masih memadai. Hingga saat ini, Tri menyampaikan, total ketersediaan beras di gudang sebanyak 1,3 juta ton. Bulog harus menjaga stok berasnya pada rentang satu juta ton hingga 1,5 juta ton sesuai instruksi pemerintah.

Bulog pun berharap kepada pemerintah agar ada keputusan terkait usulan Bulog sebelumnya agar ada cadangan dana bagi Bulog demi memperkuat penyerapan gabah petani. Sebab, rata-rata harga gabah petani masih di atas acuan harga pembelian sebesar Rp 4.200 per kg.

Adanya cadangan dana dinilai bisa membantu Bulog untuk membeli gabah petani dengan harga di atas acuan tersebut. “Mudah-mudahan sih ada keputusan dari pemerintah. Saat ini kita masih tetap pakai dana yang kita punya sendiri untuk membeli gabah petani,” ujar Tri.

Sumber Republika, edit koranbumn

AddThis Social Bookmark Button