Title - Wawancara Khusus Dirut Bulog: Kami Menghadapi Pihak Yang Gencar Menyuarakan Hal Buruk Soal Bulog

Wawancara Khusus Dirut Bulog: Kami Menghadapi Pihak Yang Gencar Menyuarakan Hal Buruk Soal Bulog

Sejak ditunjuk menjadi Direktur Utama Perum Bulog oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April tahun lalu, Budi Waseso langsung membuat gebrakan. Menurutnya, Indonesia tidak perlu impor beras karena persediaan Bulog sudah lebih dari cukup. Ia melihat bahwa produksi petani Indonesia bisa memenuhi kebutuhan nasional.
Seiring berjalannya waktu, ia terus membuat inovasi di Bulog seperti melepas produk beras renceng Kualitas dari beras ini adalah premium dengan kemasan untuk sekali memasak. Ia juga modernisasi gudang Bulog sehingga beras yang disimpan tetap dalam kondisi bagus hingga ke tangan masyarakat.
Namun, langkah Budi Waseso membenahi Bulog dan mengembalikan peran Bulog ini ternyata mendapat banyak halangan dari mafia. Menurutnya, selalu ada pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan Bulog.
Seperti apa ceritanya, simak penuturannya kepada tim Liputan6.com, berikut petikannya:
Bagaimana perkembangan terbaru penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)?
Masalah BPNT ini bukan soal Bulog bisa menyalurkan 100 persen atau tidak 100 persen, itu bukan ukuran saya. Paling penting ini adalah program Presiden dan ini harus berjalan dengan baik. Ini bukan soal siapa yang memasok dan juga penyalurkan, tetapi pemerintah harus bertanggungjawab, dalam hal ini yang mewakili pemerintah adalah Bulog.
Bulog memiliki tugas untuk penyerapan beras milik petani. Itu untuk apa? Itu untuk kesejahteraan petani. Untuk mempertahankan stabilisasi harga di tingkat petani. Jadi kita bekerja dari hulu ke hilir. Sekarang kalau kita kembali ke dalam program BPNT adalah program pemerintah dalam hal ini presiden ingin membantu masyarakat yang kurang mampu, keluarga penerima manfaat BPNT, sasarannya itu. Ini program negara maka harus ditangani, dikuasai dan dikontrol oleh negara. Cara berpikirnya seperti itu.
Sekarang Bulog sudah menyerap untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk disimpan, tentu ini harus digunakan. Kalau disimpan ini kan makanan. Kalau besi apalagi emas, benda-benda seperti itu disimpan tidak apa-apa. Ini makanan ada batas kadaluawarsa. Ini harus digunakan.
Sementara BPNT itu menggunakan pasar bebas. Tujuannya bagus jika dilihat secara utuh yaitu masyarakat tidak dikunci dengan dia tidak punya pilihan. Cuma kita harus mengutamakan punya pemerintah dulu. kenapa? karena selama ini pasar menguasai, mengunci sehingga Bulog tidak berbuat apa-apa karena sudah dikuasai pasar-pasar bebas. Ini yang berdampak kepada bagaimana negara tidak bisa berbuat apa-apa. Harga bisa dikendalikan oleh tanda kutip kelompok-kelompk mafia. Mafia apa saja, seperti bawang, kedelai, gula, termasuk garam. Itu terjadi karena kita tidak jeli.
Saya ini berangkatnya dari kepolisian, saya abdi negara, penegak hukum. Saya mengerti tatanan aturan. Ini ada sesuatu yang salah. Kalau negara sudah dikuasai oleh kelompok atau kartel terus mau bilang apa kita. Maka saya mau mengembalikan peran negara melalui Bulog. Artinya sekarang program BPNT itu sekarang harus betul-betul dikuasai dan dikendalikan oleh negara.
Kan saya sudah mengubah. Oke dulu tidak mengakui, tetapi kita harus belajar dari kecerobohan Bulog dulu bahwa Bulog tidak kontrol sehingga kualitas tidak bagus. Itu tidak boleh sekarang, tidak boleh beras ada ada kutunya, beras bau.
Tapi sebenarnya ada latar belakang kenapa itu bisa terjadi. Karena sebelumnya Bulog menyerap beras atas perintah negara untuk cadangan tetapi uangnya pinjam. Diganti manakala sudah ada penugasan. Nah, kita tidak bisa ngapa-ngapain beras ini kecuali ada penugasan. Ini ada konsekuensinya yaitu waktu penyimpanan. Kalau 6 bulan tidak kita pakai maka kualitasnya turun. Lama-lama dihinggapi kutu, ada telor kutu dan lainnya. Ini siapa yang tanggung jawab? tidak ada, hanya Bulog sendiri. Padahal ini program pemerintah.
Sekarang Bulog harus saya bangun. Sekarang saya harus berani mengambil risiko. Sekarang saya sudah mengambil dari masyarakat beras yang berkualitas lalu saya simpan dengan standar, artinya berasnya harus bagus. Saya menjamin untuk tidak impor. Artinya saya keberpihakannya selalu ke dalam negeri, ke petani.
Apakah dengan tidak impor bisa mencukupi?
Coba kita lihat perjalanan selama ini. Silahkan dicek datanya dari 2009 atau 2010 sampai 2018. Saat itu kita impor terus. Itu kita bicara fakta. Mau kita surplus atau enggak kita tetap impor. Kenapa itu terjadi karena semua tidak care terhadap kepentingan dalam negeri dan sudah dikuasai oleh kartel. Jadi dipermainkan yang seharusnya tidak perlu impor.
Ini sudah saya buktikan. Semenjak jadi dirut saya sudah bilang tidak akan impor. sampai saya jamin di 2019 tidak akan impor. Di tangan saya hampir dua tahun tidak pernah impor. Padahal sepanjang tahun sebelumnya impor terus. berarti betul yang saya prediksi ada sesuatu yang salah. Ini yang sebenarnya saya buktikan.
Jadi kalau kita bicara BPNT, ini kan program pemerintah kok dilepas. Inikan pemerintah dibunuh oleh pemerintah sendiri. Artinya saya ini negara, mensos juga negara. Masa kita bunuh-bunuhan. Maka sebenarnya kepentingan siapapun harus bersinergi. Negara harus bersinergi, mau bicara mensos, mau bicara mendag, menteri perindustrian, menteri pertanian, Bulog, apapun yang namanya pemerintah harus satu. Apapun persoalannya kalau ditangani oleh satu, sinergi, akan selesai.
Ini saya mau buktikan bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri, jalan sendiri. Itu tidak bisa.
Pak Jokowi punya pemikiran yang bagus, tetapi dipahami oleh pembantunya tidak sama. Jalannya beda-beda. itu yang tidak boleh. Kalau Pak Jokowi bilang A, kita semua harus A dengan kewenangan dan kewajiban masing-masing, perannya masing-masing.
Contoh sederhana Pak Jokowi bilang kita harus swasembada pangan, kita harus mencapai kedaulatan pangan. Artinya daulat itu pangan di tangan rakyat. Coba sekarang pangan itu di tangan siapa? Berarti kedaulatan tidak tercapai kan. sederhana berpikirnya seperti itu. Padahal Pak Jokowi memintanya kedaulatan pangan. Sekarang untuk mencapai siapa yang harus mewujudkan? Swasembada dulu dong. keberpihakan di dalam negeri, bagaimana keberpihakannya? Bagaimana cara Menteri Pertanian menggiatkan pertanian, setelah itu kan harus ada yang melanjutkan lagi, ada Menteri Perindustrian yang akan mengolah produksi pangan menjadi komoditi, ada Menteri Perdagangan, ada menteri Koperasi, Ada Menteri Keuangan, ada Bulog. Semua harus berperan menciptakan swasembada.
Sekarang kita tanya, adakah petani yang kaya? Bagaimana kesejahteraan petani? Ini terjadi karena kita lepas begitu saja.
Dirut Perum Bulog Budi Waseso memberi penjelasan kepada Komisi IV DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (20/6/2019). Rapat membahas RKA Kementerian dan Lembaga Tahun 2020, evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan I dan kinerja Bulog selama tahun 2018. (Liputan6.com/JohanTallo)
Sebenarnya tidak sulit. BPNT sudah pada mengerti. Semua mengerti baik di pihak Mensos, di pihak saya maupun menteri yang lain sudah mengerti, karena kita semua orang waras. Semua paham masing-masing tugasnya. Permasalahannya karena kita ini berusaha untuk menjalankan itu untuk kepentingan pribadi dan golongan. Saya tidak mengatakan ada satu institusi yang tidak baik. Kita bicara oknum. Di Bulog juga ada oknumnya. Sekarang yang perlu kita perangi adalah oknumnya. Jangan beri peluang untuk dia bekerja sama dengan mafia.
Selama ini program seperti ini dimanfaatkan oleh mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang kasihan masyarakat penerima manfaat ini. Sudah sudah miskin, pemerintahnya ingin membantu tetapi dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok. Ini yang harus saya jelaskan. Ini yang harus saya jelaskan kepada pemimpin yang ada di instansi tersebut.

Ini program pemerintah, kalau saya berkelahi dengan pemerintah jadi lucu. Ini kalau diambil alih kan beras yang di Bulog tidak terpakai kan busuk. Kalau busuk yang bermasalah kan Bulog. Makanya saya bilang ya sudah kalau itu mau diambil alih tidak apa-apa, tetapi konsekuensi beras akan busuk. berarti kan Bulog tidak diperlukan lagi. Kalau begitu ya sudah saya tidak dibutuhkan lagi. Artinya saya mundurkan tidak apa-apa. negara tidak ada beban lagi, tidak harus membayar saya, membayar karyawan. Kan sudah bisa diambil alih salah satu instansi.
Program BPNT sebenarnya bagaimana harusnya?
Awalnyanya itu rastra, sekarang sudah jalan. Sekarang beralih ke BPNT. Kalau rastra itu langsung kita kirim. Nah kalau BPNT itu sebenarnya program bagus, masyarakat bisa memilih, dikasih kartu yang bisa gesek, nilainya Rp 100 ribu. Rp 86 ribu untuk beras dan sisanya bisa telur. Sekarang kalau udah sistem itu programnya sebenarnya tujuannya bagus, masyarakat bisa memilih. Artinya beli beras semua boleh, beli telur semua boleh. Tetapi dia harus diajari untuk tidak ketergantungan. Artinya bisa kreatif memilih. Misalnya saya ingin beras medium itu boleh, ingin beras premium itu boleh. tetapi yang penting kualitas. Mau medium mau premium yang penting kualitas. Jaminan bahwa masyarakat mendapat kualitas yang baik.
Jangan seolah-olah Bulog itu dibangun image-nya negatif terus, seolah-olah tidak memiliki kemampuan untuk memasok barang yang baik. Sekarang kan disuarakan begitu, sampai hari ini banyak yang mengatakan kualitas Bulog belum terjamin. Itu sebenarnya masa lalu.
Saya mengakui jika kualitas beras Bulog itu ada yang tidak bagus, tetapi itu masa lalu. Itu ada sebab akibat. Contoh itu yang di timur beras kita 20 ribu ton busuk. Itu kan dulu bansos rastra juga, dikirim ke sana tetapi programnya dibatalin. Tidak mungkin ditarik lagi karena harganya terlalu mahal. Kita diamkan makanya busuk. Cara berpikir saya sekarang itu begitu. Saya sudah mengambil dari petani dengan harga layak, kita simpan, untuk didistribusikan lagi untuk kepentingan pemerintah dalam program salah satunya BPNT.
Tetapi saya tidak hanya itu. Saya sekarang mencoba untuk komersial. Itu untuk membuktikan dan memperkenalkan bahwa kita punya beras yang berkualitas. Ada bera hitam, beras putih, beras merah, yang kualitasnya nomor 1.
(Ilyas)

LIPUTAN 6

AddThis Social Bookmark Button