Title - Pemerintah Diminta Tak Remehkan Persoalan Perbedaan Data Beras Nasional

Pemerintah Diminta Tak Remehkan Persoalan Perbedaan Data Beras Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perbedaan data beras nasional yang dimiliki Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik dinilai bisa menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Bahkan, hal ini juga berpotensi menggerus suara Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
"Kinerja kementerian terkait hal ini dapat membuat suara petani akan berkurang ke Jokowi. Karena petani gagal paham dengan kebijakan pertanian yang dibuat oleh pejabat di bawah kepemimpinan Jokowi ini," kata Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, kepada wartawan di Jakarta.
Ia juga mengkritik Kementerian Pertanian yang menggunakan data pangan yang tak valid dan berdampak signifikan terhadap kehidupan petani. Menteri Amran sebelumnya sempat mengaku Indonesia memiliki surplus beras dan mengekspor jagung.
"Makanya, ini serba dilema. Di mana letak kita surplusnya," lanjutnya. Pangi mengatakan, selama ini, para petani seolah mengurusi lahannya untuk bercocok tanam tanpa campur tangan pemerintah.
Sementara itu menanggapi tidak akuratnya data pangan Kementerian Pertanian, Pengamat Politik Siti Zuhro berpendapat hal itu bisa berpengaruh terhadap elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019.
"Data itu kan harusnya akurat, publik sekarang kan tidak begitu saja menerima informasi dari pemerintah, mereka akan rekonfirmasi," ujarnya saat dihubungi Jumat (2/11/2018).
Menurut Siti, data-data pemerintah yang cenderung atau diduga manipulatif pasti akan dipertanyakan. "Kalau data salah tapi tidak diperbaiki (oleh presiden), maka akan muncul perdebatan, ujung-ujungnya akan menurunkan tingkat kepercayaan publik ke pemerintah," kata Siti.

AddThis Social Bookmark Button