Dari Hpp Gabah, Petani Bisa Dapat Untung 25 Persen

GARUT, KOMPAS.com - Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni senilai Rp 3.700 per kilogram, dipastikan masih memberi keuntungan sebesar 25 persen dari biaya yang dikeluarkan petani.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Banun Harpini, yang juga Ketua Penanggungjawab upaya khusus swasembada pangan dengan fokus tiga komoditas, yakni padi, jagung, dan kedelai (Upsus Pajale) di Jawa Barat.
Menurut Banun, saat ini Kementerian Pertanian akan memastikan semua hasil panen petani bisa terserap oleh tim satgas, termasuk di Jawa Barat.
Untuk Jawa Barat, pihaknya berupaya agar hasil panen petani bisa dibeli dengan skema harga fleksibel dari empat skema harga yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
"Kami berusaha agar jangan sampai turunnya dibawah HPP, kami kejar-kejaran dengan waktu," katanya saat ditemui disela kegiatan panen raya padi di Desa Mancagahar Kecamatan Pamengpeuk oleh Menteri Pertanian, Selasa (6/2/2018).
Banun memperkirakan, produksi Gabah Kering Giling (GKG) di Jawa Barat pada bulan Februari ini bisa mencapai 950.000 ton atau setara dengan 600.000 ton beras. Sementara, bulan Maret produksi GKG diperkirakan mencapai 1,6 juta ton atau setara dengan 1 juta ton.
"Kami jamin Jawa Barat surplus beras bulan Februari 270.000 ton beras dan Maret 670.000 ton beras," katanya.
Menurut Banun, tingkat konsumsi beras masyarakat Jawa Barat sendiri tiap bulannya mencapai 330.000 ton dengan jumlah penduduk mencapai 46 juta jiwa lebih. Dengan jumlah konsumsi sebesar itu, dibanding tingkat produksi, Jawa Barat masih surplus beras.
Bupati Garut Rudy Gunawan yang ditemui ditempat yang sama mengungkapkan, sebagaimana Jawa Barat, Garut pun surplus beras. Karenanya, pihaknya menolak beras impor masuk Garut. Di Garut sendiri, kebutuhan beras tiap bulannya mencapai 300.000 ton.
"Kami ini ada data, tiap tahunnya produksi gabah kering giling itu ada 1 juta ton per tahun, setara dengan 500.000 ton beras, kami surplus 200.000 ton beras setahun," jelasnya.
Rudy menegaskan, penolakan impor beras karena hal tersebut membuat harga pembelian gabah di tingkat petani jatuh. Saat ini saja, harga gabah susah jatuh dari Rp 5300 jadi Rp 4600.
Terkait skema pembelian gabah yang trlah direncanakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian, menurut Rudy harga beras juga harus memperhitungkan harga di pasar-pasar besar seperti pasar induk beras di Cipinang Jakarta.
Oleh karenanya, saat ini yang jadi perhatian pemerintah daerah adalah bagaimana para petani bisa lebih efisien dalam panen.

ari
Kompas

AddThis Social Bookmark Button