Jokowi Tambah Jumlah Penerima Beras Subsidi Jadi 3,9 Juta Keluarga

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, jumlah penerima manfaat program penyaluran beras untuk masyarakat sejahtera (rastra) akan bertambah menjadi 3,9 juta pada 2018.Saat ini, penyaluran rastra tersebut telah dilakukan di 44 kota dan melibatkan 1,2 juta keluarga penerima manfaat. Penambahan jumlah penerima manfaat, kata Darmin, merupakan menjadi hasil evaluasi saat rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sebenarnya evaluasinya tadi sudah, yang 1,2 juta itu walaupun masih ada yang perlu lebih di-clear-kan, kan ada yang meninggal ada yang apa, enggak banyak lagi, akhir tahun selesai, sehingga 2018 itu akan diperluas dari 1,2 menjadi 3,9 juta," kata Darmin di Istana Bogor, Selasa (5/12/2017).

Target pemerintah dalam program bantuan rastra sebesar 15 juta rumah tangga, di mana 1,2 juta keluarga merupakan uji coba penyaluran rastra secara non tunai di 44 kota.Menurut Darmin, dengan penambahan jumlah keluarga penerima manfaat menjadi tanda bahwa penyaluran program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini semakin tepat sasaran.

"Artinya begitu dibuat non tunai, dia menjadi lebih tepat sasaran, tepat waktu mestinya. Kenapa tepat sasaran karena ini dikirimnya by name by address, terperinci, sudah orang, bukan lagi dikasih ke kepala desa. begitu diperluas jadi 3,9 berarti makin luas yang tepat sasaran," jelas dia.

Adapun, KKS dalam program BPNT ini jumlah saldonya sebesar Rp 110 ribu setiap bulannya. Saldo itu juga nantinya bisa digunakan di warung elektronik (e-warong) yang dikerjasamakan dengan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani menyebutkan, penambahan jumlah penerima manfaat berbasis non tunai pada program penyaluran rastra harus sesuai dengan basis data yang terpadu.

"Presiden berkeinginan agar bansos atau rastra bisa diberikan secara tepat sasaran, kemudian by name dan by address-nya ini memang sesuai dengan basis data terpadu," kata Puan.

Penambahan jumlah penerima manfaat, kata Puan, akan disiapkan kembali dalam rapat tingkat menteri di kantornya, rapat tersebut membahas mengenai pelaksanaannya hingga distribusinya secara teknis. Menurut dia, Presiden Jokowi berkeinginan bahwa masyarakat benar-benar menerima haknya.

"Memang ini masih banyak hal yang harus kami evaluasi menjelang 2018 jadi basis data terpadunya ini harus kami cek lagi apakah penerima masih ada atau meninggal atau tidak tepat sasaran, dan datanya ini bisa teregistrasi, jangan double dan registrasinya ini harus ke link ke Himbara, bank yang sudah ditunjuk pemerintah karena memang bagaimana agar tepat sasaran ya melalui bank," tambah dia.


Mengenai data, kata Puan, nantinya akan disinkronkan data yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

"Penambahan di 2018 itu benar tapi akan kita lakukan secara bertahap. Kita lakukan itu bukan hanya tahun 2018 Januari, ini dari sekarang kita sudah siapkan, ini nanti bisa terlaksana ada 2018," jelas dia.

Puan melanjutkan, secara sistem sudah terdaftar sebanyak 6 juta keluarga secara by name by address namun data ini harus diintegrasikan dengan Perum Bulog, Kementerian Pertanian, dan lembaga lainnya yang terkait dengan program rastra.

"Sehingga kalau kita membutuhkan beras dalam jumlah sekian ini misal 15,5 juta keluarga penerima manfaat, Bulog kan harus menyiapkan itu, makanya harus ada gotong royong dan kerjasama," tutup dia. (mkj/mkj)

AddThis Social Bookmark Button