Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sampai dengan saat ini masih dimanfaatkan untuk tiga kebutuhan yaitu pada saat darurat, kerawanan pangan pasca bencana dan stabilisasi harga. Pada situasi darurat, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menyalurkan beras CBP demi menjaga ketahanan pangan rumah tangga bagi korban bencana sebanyak 200 ton setahun. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menyalurkan maksimal 100 ton setahun. Jumlah tersebut tidak harus dihabiskan, namun dengan kewenangan tersebut, Gubernur, Bupati/Walikota mempunyai stok beras yang cukup untuk membantu korban bencana pada detik pertama.

Pada saat terjadi bencana, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat langsung memerintahkan BULOG untuk mengeluarkan sejumlah beras di lokasi yang telah ditentukan. Pengalaman selama ini, beras tersebut sebagian dikirim ke beberapa dapur umum untuk didistribusikan sebagai makanan yang siap makan, dan seabgian dibagikan langsung ke beberapa rumah/kelompok untuk diolah lebih lanjut.

Setelah situasi darurat berlalu, umumnya ada ancaman baru yaitu kerawanan pangan pasca bencana karena belum pulihnya perekonomian. Untuk itu CBP masih dipergunakan untuk mengatasi rawan pangan pasca bencana. Tidak jauh berbeda dengan mekanisme pada saat darurat, pada situasi ini Gubernur atau Bupati/Walikota dapat menyampaikan jumlah kebutuhan beras untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga korban bencana kepada Menteri Sosial. Dengan instruksi tersebut, BULOG menyalurkan beras sejumlah permintaaan yang dibutuhkan dan lokasi yang dituju.



Koordinasi terus dilakukan dengan Pemprov atau Pemkab/Kota dalam upaya mengatasi kerawanan pangan pasca bencana.



Manfaat ketiga dari CBP yang sudah digunakan saat ini adalah sebagai alat intervensi Pemerintah saat harga beras bergejolak naik. Gejolak harga umumnya disebabkan oleh berkurangnya suplai beras saat muism paceklik. Pada saat ini, Pemerintah mengintervensi pasar dengan menambah suplai ke pasar. Dengan memperhatikan perkembangan harga beras di pasar, Bupati/Walikota mengajukan permohonan OP (Operasi Pasar) tingkat Provinsi dan akan meneruskan kepada Menteri Perdagangan. Dengan dasar surat permohonan tersebut, Menteri Perdagangan memerintahkan Perum BULOG untuk melaksanakan Operasi Pasar di lokasi yang ditetapkan, pada harga yang ditentukan dan pada periode yang dibutuhkan. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota diperlukan agar tidak terjadi keresahan masyarakat akibat kenaikan harga yang tinggi. (BULOG@2010)